Kilasinformasi.com, Bekasi — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan bahwa pengelolaan agraria yang berkeadilan menjadi salah satu kontribusi nyata dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Nusron.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak pada masyarakat, salah satunya melalui pengetatan aturan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Tujuannya agar manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan benar-benar dirasakan masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang konkret.
“Tanah bukan hanya instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.
Selain meningkatkan keadilan dalam distribusi tanah, kebijakan Kementerian ATR/BPN juga berdampak positif terhadap program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi lahan, terdapat 52.107,97 hektare lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan di berbagai daerah.
Menteri Nusron menambahkan, ketahanan pangan tidak semata bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
“Produktivitas pangan ditentukan oleh tiga faktor utama: ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tanah dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan dan kemandirian nasional.
sumber: Atr Bpn
