Tidore, kilasinformasi.com – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Ternate, Selasa (9/12/2025), menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan dan pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen melawan praktik korupsi. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Nurdin I. Muhammad, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten di tingkat global, nasional, hingga daerah.
Nurdin menilai Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) perlu lebih serius dalam menjalankan agenda antikorupsi. Ia menekankan pentingnya ketegasan para kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurut dia, kerawanan korupsi di daerah masih sangat tinggi, terutama dalam pengelolaan APBD. “Terutama dalam pengelolaan APBD, karena tingkat kerawanan sangat tinggi baik dalam tata kelola anggaran maupun kepentingan lainnya. Hal ini harus memiliki rancangan detail di daerah, dan itu menjadi komitmen serius bersama,” ujar Nurdin.
Ia juga menyoroti meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dan penanganan korupsi. Karena itu, ia menegaskan perlunya komitmen kuat dari pejabat daerah untuk tidak melakukan korupsi, gratifikasi, dan tindakan menyimpang lainnya.
Selain pemerintah, Nurdin menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, institusi pendidikan tidak boleh berhenti pada seruan moral, tetapi harus memberikan kontribusi nyata, seperti asesmen pengelolaan keuangan hingga riset kebijakan publik.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi penegakan hukum. Nurdin menyebut KPK dan Kejaksaan Tinggi perlu memperkuat pengawasan agar hak-hak masyarakat tetap tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
Peringatan Hakordia tahun ini menjadi ajakan bagi semua pihak—pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum—untuk memperkuat sinergi dalam membangun Maluku Utara yang bersih dari korupsi.
Sumber : Infopublik
