Bojonegoro, kilasinformasi.com– Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah strategis memperkuat basis data sosial ekonomi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan ini dipusatkan di Sekolah Model Terpadu Bojonegoro, Sabtu (13/12/2025).
Bimtek DTSEN secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Ia menegaskan para peserta merupakan kader terpilih dalam program Bojonegoro Membangun yang memiliki peran penting memastikan validitas data di tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Wakil Bupati, data yang akurat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lima tekad utama pembangunan Bojonegoro meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penekanan angka pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Desember ini, angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan,” ujarnya. Persentase penduduk miskin tercatat turun dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen.
Selain itu, angka stunting juga menunjukkan tren penurunan signifikan dari 14,2 persen menjadi 12 persen. Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperoleh insentif fiskal sebesar Rp5,9 miliar yang akan dialokasikan kembali untuk mendukung program percepatan penurunan stunting. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga satu digit.
Di sektor ekonomi, produktivitas padi Bojonegoro saat ini mencapai 880 ribu ton, melampaui Kabupaten Ngawi dan mendekati Kabupaten Lamongan. Sementara itu, IPM Bojonegoro juga mengalami peningkatan dari 72,29 menjadi 73,54.
Wakil Bupati menegaskan berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari peran data yang valid dan terintegrasi. Melalui DTSEN, pemerintah daerah memastikan seluruh program bantuan dan intervensi pembangunan benar-benar tepat sasaran. Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen menerapkan pemasangan stiker keluarga miskin berbasis data valid sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiyati, menyampaikan bahwa data menjadi elemen krusial dalam seluruh sektor pembangunan, khususnya bidang kesehatan. DTSEN digunakan sebagai dasar pemetaan dan penargetan program jaminan kesehatan, intervensi gizi, penanganan stunting, hingga pengembangan program kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan DTSEN mengacu pada sejumlah regulasi nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025, serta regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait kader pemberdayaan masyarakat.
Selama empat hari pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melatih sebanyak 2.580 peserta yang terdiri atas sekretaris desa dan kelurahan, operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, perangkat desa, kepala dusun, hingga ketua rukun tetangga. Bimtek ini dibagi dalam empat angkatan dan difasilitasi oleh 30 fasilitator dari Badan Pusat Statistik serta 45 fasilitator kesehatan desa.
Sumber : Infopublik
