BANDA ACEH, kilasinformasi.com – Koordinasi nasional untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh diperkuat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota terdampak menyepakati langkah terpadu, terutama pada sektor hunian, pendidikan, dan relokasi wilayah terdampak berat.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh, Selasa 30 Desember 2025. Rapat ini menegaskan pentingnya kerja lintas sektor yang terintegrasi agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan terukur.
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, penanganan pascabencana di Aceh tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara DPR, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah agar skala nasional mampu mendorong percepatan pemulihan di daerah terdampak. “Kita sepakat penanganan pemulihan pascabencana ini dilakukan dengan koordinasi yang intens dan terintegrasi, sehingga skala nasional bisa mendorong percepatan pemulihan di Aceh,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama DPR adalah keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak bencana. Saat ini, sebagian siswa masih menjalani kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. DPR mendorong kementerian teknis untuk segera menetapkan target waktu yang jelas agar kondisi tersebut tidak berlangsung terlalu lama. “Ini menjadi pekerjaan rumah kami di Jakarta untuk segera diselesaikan bersama kementerian terkait, termasuk sampai kapan anak-anak harus belajar di tenda darurat,” kata Dasco.
Selain sektor pendidikan, rapat juga membahas kesiapan hunian sementara serta perencanaan hunian tetap. Sejumlah hunian sementara telah mulai ditempati, sementara lokasi relokasi dan hunian tetap masih dalam tahap penghitungan dan penetapan. Proses tersebut turut mempertimbangkan kondisi wilayah yang masih rawan banjir dan pergerakan tanah. “Dalam minggu ini akan dibuat simulasi bersama agar kementerian dan pemerintah daerah bisa langsung melakukan aksi di lapangan berdasarkan perhitungan yang sudah disepakati,” jelasnya.
Terkait desa atau gampong yang hilang akibat banjir, DPR menekankan pentingnya validasi data secara cermat agar relokasi dan pembangunan kembali dilakukan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa turut menyoroti persoalan kayu gelondongan sisa bencana yang menjadi kekhawatiran pemerintah daerah. Sejumlah kepala daerah meminta kepastian status hukum agar proses pembersihan material kayu di lapangan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Menanggapi hal tersebut, Saan Mustopa menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan penanganan kayu gelondongan dapat dilakukan secara cepat dan aman oleh pemerintah daerah.
Rapat koordinasi juga membahas opsi relokasi permukiman, termasuk pemanfaatan lahan HGU dan lahan milik swasta yang dinilai layak serta telah dikomunikasikan dengan masyarakat. DPR memastikan koordinasi lanjutan akan terus dilakukan melalui pembentukan posko Satgas Pemulihan Pascabencana di Aceh agar proses pemulihan berjalan cepat, tepat, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sumber : InfoPublik.id
