Indonesia tak ingin sekadar jadi pasar bagi teknologi kecerdasan buatan (AI). Pemerintah mendorong kedaulatan digital dengan membangun riset, regulasi, dan talenta lokal yang siap bersaing di panggung global.
Kilasinformasi.com, YOGYAKARTA – Indonesia bersiap mengambil peran lebih besar dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI). Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa kunci kedaulatan digital ada pada penguatan ekosistem riset dan pengembangan (R&D), komputasi, regulasi, serta talenta digital unggul.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat berbicara dalam forum “Mencapai Seabad Indonesia Merdeka” yang digelar di Ruang Literasi, Kaliurang, Yogyakarta, Minggu Kemarin. Menurutnya, Indonesia tak boleh hanya jadi konsumen teknologi AI, tetapi harus jadi bagian penting dalam rantai ekosistem global.
“Kalau kita ingin membuat regulasi AI yang kuat, kita harus memahami geopolitik pengembangannya. Atlas of AI perlu jadi pedoman kita dalam membangun kerangka regulasi,” ujarnya.
Baca Juga, Kilasinformasi: Ribuan Umat Buddha Akan Padati Borobudur untuk Tipitaka Chanting dan Asadha 2025
Nezar juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam strategis seperti nikel dan boron—komponen penting industri chip dan komputasi AI. Sayangnya, belum ada desain besar yang mengintegrasikan potensi ini dalam peta industri AI global.
“Kita butuh bargaining power. Jangan sampai SDA kita diekspor mentah tanpa jadi bagian dari ekosistem AI dunia,” tegasnya.
Namun untuk bisa bersaing, tantangan masih besar. Saat ini, dana R&D Indonesia hanya sekitar 0,24% dari GDP, jauh tertinggal dari negara maju. Infrastruktur dan kapasitas data juga belum memadai.
“Tanpa R&D, mustahil kita bisa bangun AI yang berdaulat. Komputasi dan infrastruktur harus diperkuat, dan itu masih dalam proses perencanaan,” tambahnya.
Nezar juga menyoroti bahwa model AI global saat ini kerap menyimpan bias karena dilatih berdasarkan nilai-nilai negara asalnya, seperti Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan risiko stereotip dan ketidakadilan dalam penggunaan AI di negara lain, termasuk Indonesia.
“Di sinilah pentingnya membangun AI yang selaras dengan nilai-nilai lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nezar menyebut tiga tantangan utama transformasi digital Indonesia: kesenjangan infrastruktur, ancaman siber, dan defisit talenta digital. Diproyeksikan, Indonesia akan membutuhkan lebih dari 12 juta talenta digital pada 2030, namun saat ini masih kekurangan 2,7 juta.
Baca Juga, Kilasinformasi: KKP Tepis Mitos Makan Ikan Sebabkan Cacingan, Dorong Gemarikan di Sumsel
Karena itu, pengembangan SDM digital dinilai menjadi proyek prioritas utama. “Infrastruktur bisa terbatas, tapi talenta yang kreatif bisa taklukkan batasan itu. India dan Tiongkok telah membuktikannya,” jelas Nezar.
Ia menutup dengan pesan bahwa transformasi digital tidak bisa dipisahkan dari aspek geopolitik, pertahanan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan nilai-nilai lokal. “Semua elemen saling terkunci dalam satu ekosistem. Tidak bisa ada yang diabaikan,” pungkasnya.
Sumber : Komdigi
