Pemerintah Provinsi Riau memastikan APBD Perubahan 2025 diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Fokus utamanya meliputi pelayanan dasar, penguatan ekonomi, hingga penyelesaian tunda bayar tahun sebelumnya.
Kilasinformasi.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 akan diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan penguatan ekonomi. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mewakili Gubernur Riau dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (29/9/2025).
Syahrial menegaskan, seluruh masukan dari fraksi DPRD diapresiasi dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. “Seluruh saran dan masukan merupakan hal penting untuk kelancaran pembangunan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat Riau,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran belanja dalam APBD-P 2025 diarahkan pada empat prioritas utama, yakni pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta penanganan bencana.
Selain itu, Pemprov Riau juga terus berupaya mengoptimalkan pendapatan melalui program Riau Bermarwah yang berlangsung hingga 15 Desember 2025. Program ini fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan alat berat dan kendaraan bermotor, serta optimalisasi pajak daerah dengan dukungan sistem pembayaran digital.
“Anggaran belanja APBD akan menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah. Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan tunda bayar dan tunda salur sesuai kemampuan keuangan daerah sebaik-baiknya,” jelas Syahrial.
Ia menambahkan, APBD-P 2025 akan difokuskan untuk penyelesaian kewajiban tunda bayar dan tunda salur tahun 2024. Dengan demikian, ruang fiskal tahun 2026 diharapkan lebih sehat, sehingga pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal. “APBD-P 2025 difokuskan untuk penyelesaian tunda bayar tahun 2024, termasuk tunda salur, sehingga anggaran 2026 memiliki ruang fiskal yang lebih sehat,” pungkasnya.
sumber: Infopublik.id
