Kilasinformasi.com, Merauke — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Selatan mengakui adanya sejumlah kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu di wilayahnya. Tantangan terbesar datang dari kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), yang kerap menyulitkan pengawasan berkelanjutan di seluruh tahapan pemilihan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, dalam kegiatan Diskusi dan Penguatan Kapasitas yang digelar di Swiss-Belhotel Merauke, Jumat (24/10/2024). Forum ini berlangsung hingga Sabtu (25/10/2024) dengan mengusung tema “Meneguhkan Sinergitas untuk Membangun Demokrasi Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Berkeadilan dan Bermartabat.”
Marman menjelaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa, hingga tokoh masyarakat. Tujuannya, agar seluruh elemen dapat bersinergi dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan transparan.
“Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 di semua level Bawaslu, dari pusat hingga daerah. Kami ingin pengawasan ke depan lebih kompak, konkret, dan sesuai regulasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, serta bermartabat,” ujar Marman.
Dukungan terhadap penguatan kolaborasi ini juga datang dari Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dayanto, yang hadir dalam forum tersebut. Ia mendorong agar diskusi ini tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi menghasilkan catatan strategis untuk memperbaiki sistem pengawasan di masa depan. “Pertemuan ini harus menjadi ruang berbagi pengalaman dan penyusunan langkah konkret untuk memperkuat demokrasi, baik di Papua maupun nasional,” katanya.
Kehadiran Anggota Komisi II DPR RI, Indra Jaya, semakin menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga. Ia menyebut, Komisi II memiliki tanggung jawab dalam bidang politik bersama KPU dan Bawaslu, sehingga kolaborasi lintas lembaga menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas pemilu.
“Kehadiran kami di sini juga bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sekaligus bentuk dukungan terhadap upaya Bawaslu memperkuat sistem demokrasi di Papua Selatan,” ujarnya.
sumber: Infopublik.id
