Siak, kilasinformasi– Bupati Siak Afni Zulkifli menutup akhir tahun 2025 dengan menghadirkan terobosan baru berupa kegiatan Kaleidoskop 2025 yang untuk pertama kalinya digelar secara terbuka bagi publik. Agenda ini menjadi ruang transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Siak selama lebih dari enam bulan masa kepemimpinannya.
Kaleidoskop 2025 melibatkan seluruh pejabat teras Pemkab Siak, mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga BUMD. Kegiatan ini dirancang agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung capaian program, kondisi keuangan, serta tantangan fiskal daerah sepanjang tahun 2025.
Sebagai mantan jurnalis, Afni menilai keterbukaan informasi merupakan hak publik yang harus dipenuhi pemerintah. Ia menyebut Kaleidoskop 2025 sebagai ruang strategis bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana target dan program Pemkab Siak telah berjalan.
Tradisi baru ini juga menjadi bentuk nyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami mengundang seluruh pihak, mulai dari insan pers, NGO, organisasi masyarakat, siapa pun, bahkan ASN, pegawai honorer atau THL yang ingin mengetahui data dan informasi apa adanya. Semua nanti wajib hadir mulai dari Bupati, Wabup, Sekda, seluruh Kepala OPD, BUMD, dan lainnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan, karena rakyat berhak tahu,” kata Afni, Sabtu (27/12/2025).
Afni menjelaskan, Kaleidoskop 2025 akan digelar pada 29 Desember 2025 di Gedung Datuk Empat Suku, Rumah Dinas Bupati Siak yang juga dikenal sebagai Rumah Rakyat. Dalam forum tersebut, Pemkab Siak akan memaparkan laporan keuangan daerah, progres pembangunan sepanjang 2025, serta berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Kegiatan ini terbuka untuk umum. Siapa pun boleh datang. Insyaallah, termasuk data kondisi kas Pemerintah Kabupaten Siak juga akan kami sampaikan, termasuk tampilan rekening terakhirnya,” ujar Afni.
Ia menambahkan, penyerapan anggaran Pemkab Siak sepanjang 2025 berjalan dengan baik dan telah mendapat pengakuan dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Riau.
“Alhamdulillah, penyerapan anggaran kita baik. Tidak ada dana yang mengendap, kecuali sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa yang akan dibayarkan di awal tahun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Afni mengungkapkan bahwa sejak dilantik sebagai Bupati Siak pada 4 Juni 2025, Pemkab Siak telah mencicil utang tahun 2024 hampir Rp200 miliar. Namun demikian, masih terdapat sisa utang sekitar Rp120 miliar yang belum dapat diselesaikan.
“Tidak ada satu pun proyek tahun 2025 yang dilelang sebelum kami dilantik yang bisa kami bayarkan. Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, supaya tidak menimbulkan efek domino yang harus dirasakan masyarakat bertahun-tahun,” tegasnya.
Afni mengakui kondisi fiskal daerah masih mengalami tekanan akibat beban utang dan defisit anggaran, meski Pemkab Siak telah melakukan efisiensi hingga sekitar Rp800 miliar. Tekanan tersebut diperparah oleh pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat pada akhir tahun.
“Kami masih terus mengonfirmasi ke Kementerian Keuangan karena ini bukan permintaan tambahan, melainkan dana bagi hasil dari sumber daya alam daerah. Transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat, agar kami punya jawaban ketika rakyat bertanya mengapa hak-hak mereka tidak terbayarkan,” ujar Afni.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Afni memastikan Pemkab Siak akan terus berikhtiar meningkatkan pendapatan asli daerah, melanjutkan efisiensi anggaran, serta tetap menjalankan program pembangunan, khususnya infrastruktur, sesuai arahan Presiden dengan tetap mengedepankan keterbukaan informasi kepada publik.
Sumber : Info Publik
