Kepercayaan dunia pada Indonesia terus menguat. Dalam setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia sukses terpilih sebagai anggota dua dewan strategis Universal Postal Union (UPU), menandai langkah besar dalam diplomasi digital dan modernisasi sistem pos nasional.
Kilasinformasi.com, Jakarta — Indonesia kembali mencatat prestasi di panggung internasional. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi terpilih sebagai anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, 7–20 September 2025.
Keberhasilan ini menjadi capaian diplomasi strategis dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus memperkuat pengakuan dunia terhadap komitmen Indonesia membangun sistem pos dan logistik yang modern, inklusif, serta berbasis teknologi digital.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyebut keanggotaan Indonesia di dua dewan UPU tersebut bukan sekadar posisi prestisius, tetapi amanah besar untuk mempercepat transformasi digital sektor pos nasional.
“Ini bukan hanya tentang kursi di forum internasional, tapi tentang tanggung jawab mempercepat modernisasi layanan pos agar tetap relevan di era digital,” ujar Edwin dalam siaran pers, Minggu (19/10/2025).
Selama masa keanggotaan 2025–2029, Indonesia membawa tiga komitmen utama:
-
Modernisasi layanan pos nasional agar kompetitif secara global.
-
Membuka akses pasar internasional bagi UMKM melalui jaringan pos digital.
-
Memperkuat daya saing ekosistem logistik nasional yang efisien dan terintegrasi dengan transformasi digital.
Ketiga komitmen tersebut sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama Cita ke-2 tentang peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional, serta Cita ke-6 mengenai transformasi digital dan kedaulatan teknologi.
Dalam forum UPU, Edwin menegaskan bahwa sektor pos Indonesia kini tengah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi digital nasional. Reformasi regulasi pos diarahkan untuk menciptakan pasar yang kompetitif, inovatif, dan berkeadilan.
“Kami tengah membangun kerangka regulasi baru untuk pos komersial, kebijakan yang mendorong ekosistem lebih kuat, inovatif, dan berkeadilan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penerapan mekanisme penetapan harga cerdas guna mencegah praktik harga predator dan meningkatkan efisiensi. “Dengan sistem ini, interoperabilitas meningkat, efisiensi tercapai, dan kualitas layanan bagi pelanggan jauh lebih baik,” tambahnya.
Melalui posisi strategis di dua dewan UPU, CA yang berfokus pada kebijakan dan tata kelola, serta POC yang mengurusi aspek teknis dan operasional, Indonesia kini memiliki peran lebih kuat dalam membentuk arah kebijakan global sektor pos.
Selama lebih dari empat dekade, Indonesia telah aktif di UPU dan beberapa kali dipercaya duduk di kedua dewan tersebut. Tahun ini, posisi itu kembali diraih berkat sinergi diplomasi lintas kementerian antara Kemkomdigi, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, dan PT Pos Indonesia.
Keterlibatan aktif ini juga dinilai penting untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam membangun sistem logistik yang adil, efisien, dan adaptif terhadap teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT).
Capaian ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi satu tahun kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran, yang menempatkan diplomasi ekonomi digital sebagai prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Keberhasilan ini membuktikan visi Indonesia sebagai pusat logistik dan digital di Asia Tenggara semakin nyata,” pungkas Edwin.
Dengan keanggotaan di Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) periode 2025–2029, Indonesia meneguhkan posisinya di forum global sekaligus menunjukkan bahwa diplomasi digital kini menjadi pilar penting pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran.
sumber: Infopublik.id
