Kota Gorontalo, kilasinformasi.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, Kamis (27/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Kota Gorontalo ini diikuti PPID provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal.
Rakor dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Keamanan Masran Rauf yang mewakili Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dari Kemenko Polkam turut hadir Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsma TNI Arifien Sjahrir dan Asisten Deputi Agung Pratistho.
Beberapa narasumber hadir memberikan pemaparan, antara lain Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, anggota Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulin, serta Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo DIY Yogyakarta Riris Puspita Wijaya Kridaningrat.
Sesdep Bidang Komunikasi dan Informasi, Arifien Sjahrir, menegaskan bahwa Rakor PPID digelar untuk memperkuat peran strategis PPID dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. “Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik sekaligus menjadi landasan badan publik untuk menyediakan informasi yang tepat, cepat dan sederhana,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Masran Rauf menyambut baik penyelenggaraan Rakor PPID di Gorontalo. Ia berharap forum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik hingga ke level desa. “Insyaallah setelah selesai nanti di tingkat kabupaten dan kota bapak ibu sekalian bisa memberikan contoh sampai ke tingkat desa. Sesungguhnya kalau pemerintah desa kuat PPID-nya maka pasti di tingkat kecamatan, kabupaten, kota sampai provinsi akan lebih valid memberikan informasi,” ujarnya.
Masran juga menyampaikan apresiasi atas nama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie kepada Kemenko Polkam yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Pemerintah daerah menilai Rakor ini menjadi momentum penting memperkuat budaya transparansi di semua jenjang pemerintahan.
Sumber : InfoPublik
