Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan perlindungan penuh bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal. Sebanyak 17 WNI berhasil dipulangkan ke tanah air setelah situasi pascakerusuhan di Kathmandu berangsur pulih.
Kilasinformasi.com, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memfasilitasi pemulangan 17 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Nepal pascakerusuhan. Rombongan tersebut tiba di Indonesia pada Sabtu (13/9/2025) melalui Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, yang kembali beroperasi setelah dua hari ditutup.
Hingga kini, sebanyak 57 dari total 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat ke Nepal telah berhasil kembali ke tanah air. Tim Perlindungan WNI Kemlu bersama KBRI Dhaka di Nepal terus melakukan penyisiran untuk memastikan keberadaan seluruh WNI di lokasi konsentrasi, seperti Soaltee Hotel, Tibel Hotel, kawasan Thamel, dan Boudhanath.
“Sejak pelonggaran pembatasan pergerakan warga, tim perlindungan aktif melakukan penyisiran dan pendampingan kepada WNI,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, Minggu (14/9/2025).
Meski kondisi berangsur stabil setelah dilantiknya Perdana Menteri Interim Sushila Karki, Kemlu tetap mengimbau WNI menunda perjalanan ke Nepal hingga situasi benar-benar pulih. Selain itu, Kemlu juga mengingatkan agar WNI yang bepergian ke luar negeri selalu memantau kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, memastikan seluruh WNI di Nepal dalam kondisi aman. “Sejak kerusuhan pecah, Kemlu telah berkoordinasi secara intensif dengan KBRI Dhaka. Langkah perlindungan langsung dilakukan untuk memastikan keselamatan WNI,” kata Judha, Sabtu (13/9/2025).
Judha menyebut, selama kerusuhan terdapat 134 WNI di Nepal, terdiri dari 56 orang yang menetap dan 78 orang yang sedang melakukan kunjungan singkat, baik untuk konferensi internasional maupun wisata.
Kerusuhan di Nepal dipicu protes terhadap korupsi pemerintahan dan pelarangan media sosial populer sejak Senin (8/9/2025). Aksi tersebut meluas menjadi penjarahan massal yang menewaskan 31 orang dan melukai ratusan lainnya. Gejolak politik memuncak setelah Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri, disusul persiapan pembentukan pemerintahan baru oleh Presiden Ram Chandra Paudel.
Sumber: Infopublik.id
