JAKARTA, kilasinformasi.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Yang dimaksud clear and clean, jelas Tito, adalah lahan dengan status hukum yang jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, saat ini bergotong royong membangun sekitar 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Menurut Tito, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, khususnya dalam penyediaan data korban yang valid serta ketersediaan lahan yang clear and clean. Berdasarkan data terkini, peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatra Utara.
Langkah serupa, lanjut Tito, akan segera dilakukan di Aceh dan Sumatra Barat seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di masing-masing daerah. “Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh dan Sumbar,” ujarnya.
Ia pun mendorong jajaran pemerintah daerah untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan huntap. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan pembangunan huntap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah unit yang lebih besar guna mempercepat pemulihan dan memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Sumber : InfoPublik.id
