Harga beras sempat melonjak di ratusan daerah. Kini, berkat strategi intervensi pemerintah lewat beras SPHP, tren harga mulai mereda dan daya beli masyarakat terjaga.
Kilasinformasi.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, upaya pemerintah menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil nyata.
“Keberhasilan itu tak lepas dari operasi pasar yang digelar masif di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Senin (15/9/2025).
Menurut Tito, operasi pasar yang dilakukan Bulog bersama kementerian terkait mampu menekan harga beras secara signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada akhir Agustus 2025 kenaikan harga beras terjadi di 214 kabupaten/kota. Namun, memasuki pekan pertama September jumlah itu turun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sementara daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025 untuk memastikan pasokan tetap aman.
Akademisi Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menilai strategi ini patut diapresiasi. “Kolaborasi Bulog, Kementan, dan Kemendagri dengan mengguyur pasar menggunakan beras SPHP terbukti menekan harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan,” katanya.
Namun, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar tidak hanya bergantung pada pola intervensi sesaat. Menurutnya, stabilisasi harga harus ditopang oleh peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, penguatan cadangan beras pemerintah, hingga dukungan pupuk, benih, dan teknologi untuk petani.
Ricky menambahkan, keberhasilan menjaga harga beras perlu diperluas ke komoditas strategis lain seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu. Fluktuasi harga komoditas tersebut berpotensi berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.
Selain produksi, biaya distribusi pangan juga menjadi masalah. “Harga pangan tinggi bukan hanya soal produksi, tapi juga distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang. Reformasi rantai pasok sangat penting agar harga lebih stabil di tingkat konsumen,” ujarnya.
sumber: Infopublik.id
