Penayangan video capaian kinerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai perhatian publik. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan langkah ini merupakan bentuk transparansi agar masyarakat lebih dekat dengan informasi program pemerintah.
Kilasinformasi.com, Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan cara baru dalam menyampaikan informasi publik. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menegaskan penayangan video capaian kinerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop merupakan upaya memperluas jangkauan komunikasi pemerintah sekaligus menjaga transparansi.
“Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang. Ini bentuk transparansi publik, supaya masyarakat tahu program-program yang sudah berjalan dan bagaimana pelaksanaannya,” ujar Meutya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Meutya menambahkan, langkah ini tidak hanya dilakukan Komdigi, melainkan hasil kolaborasi dengan Presidential Communication Office (PCO) serta sejumlah instansi terkait. “Tugas pemerintah adalah menyampaikan informasi program secara transparan. Komdigi bersama PCO bekerja sama memastikan pesan dapat diterima masyarakat,” jelasnya.
Video capaian kinerja Presiden Prabowo yang mulai diputar di bioskop sejak Minggu (14/9/2025) itu menampilkan cuplikan kegiatan, pernyataan Presiden, serta data capaian, antara lain produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025 serta beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut sorotan masyarakat terhadap medium komunikasi pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Kritik dan apresiasi adalah ekspresi warga negara yang harus dihormati. Dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah—apakah pesan tersampaikan dengan baik atau menimbulkan pertanyaan,” kata Dave.
Dave menegaskan pemerintah tetap perlu berhati-hati agar sosialisasi program tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik. “Komisi I DPR mendorong agar sosialisasi dilakukan inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi, dan menjaga sensitivitas sosial. Pesan harus informatif sekaligus kontekstual, sehingga memperkuat kepercayaan publik,” imbuhnya.
Menurut Dave, ruang publik, baik fisik maupun digital, adalah milik bersama. Karena itu, pemilihan medium, waktu, dan narasi komunikasi pemerintah harus dirancang secara hati-hati. “Setiap komunikasi publik pemerintah harus berpijak pada asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatuhan pada norma hukum serta etika komunikasi,” tegasnya.
Kebijakan penayangan video capaian Presiden di bioskop ini merupakan bagian dari implementasi visi Asta Cita, khususnya poin ke-3 tentang pemerintahan yang tegas, efisien, dan efektif serta poin ke-7 mengenai ketahanan sosial budaya dan ekologi bangsa melalui keterbukaan informasi publik.
sumber: Infopublik.id
