Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengamankan komitmen penting dari tiga raksasa otomotif Jepang: harga kendaraan tetap stabil dan tidak ada PHK di Indonesia. Langkah ini jadi sinyal kuat keberpihakan pemerintah terhadap industri otomotif nasional.
Kilasinformasi.com, Osaka, Jepang — Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sikap pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor otomotif nasional. Dalam pertemuannya dengan prinsipal Toyota, Suzuki, dan Daihatsu di Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka, Kamis (11/7), Menperin meminta agar tidak ada kenaikan harga kendaraan maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
Permintaan itu disambut positif oleh ketiga prinsipal otomotif Jepang, yang menyatakan komitmennya untuk menjaga harga tetap terjangkau dan mempertahankan tenaga kerja di Tanah Air.
Baca Juga, Kilasinformasi: Kemenperin Apresiasi Ekspansi Pabrik Schneider Electric untuk Dukung Transformasi Industri Nasional
“Kami mengapresiasi komitmen ini. Ini langkah nyata menjaga daya beli masyarakat dan melindungi lapangan kerja di sektor industri strategis,” ujar Agus.
Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga membahas pentingnya menjaga daya saing pasar otomotif Indonesia agar tetap atraktif. Pemerintah, menurutnya, tengah menyiapkan berbagai deregulasi dan insentif fiskal untuk memperkuat iklim investasi.
Agus menyampaikan bahwa industri otomotif nasional merupakan penopang penting ekonomi, dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Data Kemenperin mencatat, industri kendaraan roda 4 menyerap 69.390 tenaga kerja dan roda 2–3 sebanyak 30.310 tenaga kerja.
Produksi kendaraan roda 4 hingga Mei 2025 tercatat 459 ribu unit, dengan penjualan domestik 316 ribu unit dan ekspor 192 ribu unit. Sementara roda 2–3 mencetak produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, dan ekspor 268 ribu unit.
Curhat Prinsipal dan Respons Pemerintah
Dalam pertemuan dengan Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki menyampaikan kekhawatirannya atas penurunan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia, termasuk Suzuki Carry. Namun, ia menegaskan tetap mendukung pasar Indonesia dan menolak opsi PHK.
Menanggapi itu, Menperin menyebut pemerintah tengah mengevaluasi stimulus fiskal dan pembelian kendaraan niaga oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak permintaan.
Sementara Toyota Motor Corporation meminta adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Toyota menilai fleksibilitas aturan bisa mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan dan menarik investasi lebih besar.
“Kami terbuka membahas relaksasi TKDN secara selektif, selama tetap sejalan dengan arah industrialisasi nasional,” ujar Menperin.
Baca Juga, Kilasinformasi: Kemenperin Dorong Penetapan OVNI, Kawasan Industri Dijamin Aman dan Ramah Investasi
Pemerintah juga memastikan program insentif Low-Cost Green Car (LCGC) akan berlanjut hingga 2031 sebagai bagian dari strategi transisi menuju elektrifikasi kendaraan secara bertahap.
Daya Saing dan Kolaborasi Jangka Panjang
Menperin menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan prinsipal otomotif dalam menjaga stabilitas industri. Apalagi sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor manufaktur dan kesejahteraan jutaan keluarga pekerja.
“Pasar otomotif Indonesia sangat besar. Jangan sampai kehilangan momentum hanya karena harga naik atau tenaga kerja dikurangi,” tutupnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari diplomasi industri strategis yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi kondusif serta menjaga keberlanjutan sektor otomotif nasional.
Sumber: kemenperin
