Kilasinformasi.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9).
Menurut Nusron, digitalisasi RDTR terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) akan mempercepat proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi hanya 2–3 hari. “Jika 300 RDTR terpenuhi semua, Insyaallah urusan KKPR bisa teratasi,” ujarnya.
Saat ini, dari target nasional 2.000 RDTR terintegrasi OSS, sudah ada 428 RDTR yang terhubung OSS dari total 646 RDTR. Sisanya ditargetkan selesai integrasi pada bulan ini. Nusron menambahkan, capaian RDTR lintas sektor sudah mencapai 47 RDTR, 34 RDTR mendapat persetujuan substansi, dan 2 RDTR dalam proses penetapan daerah.
Kementerian ATR/BPN juga menerima dukungan dari World Bank melalui ILASPP untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029. Fokus penyusunan RDTR dilakukan bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2025 BIG menuntaskan peta dasar 1:5.000 di Kalimantan dan Jawa, sementara Sumatra, Maluku, NTB, dan NTT dijadwalkan pada 2026–2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan prioritas RDTR di wilayah pusat ekonomi seperti Sulawesi, Utara Jawa, dan Sumatra Timur, termasuk Kepulauan Riau, agar lebih menarik bagi investor.
Rapat ini dihadiri Nusron bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana serta jajaran kementerian/lembaga terkait, yang juga membahas program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
sumber: atr Bpn
