Sleman, 11 November 2025, Kilasinformasi — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggelar rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) sebagai langkah revitalisasi kelembagaan, bertempat di rumah dinas Wakil Bupati Sleman.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, jajaran TPK tingkat Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon se-Kabupaten Sleman, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Danang Maharsa menekankan bahwa revitalisasi kelembagaan menjadi kunci untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan kemiskinan di Sleman.
“Seluruh TPK mulai tingkat Padukuhan, Kalurahan, hingga Kapanewon harus bersinergi. Mulai dari ngopeni (mendampingi) keluarga miskin, menetapkan prioritas kegiatan, hingga melakukan monitoring dan evaluasi,” ujar Danang.
Menurut data Dinas Sosial Sleman, pada tahun 2024 jumlah KK miskin di Sleman turun sebesar 0,33 poin, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan mencapai 0,06 poin. Meskipun menurun, Danang menilai upaya penanggulangan harus lebih fokus pada ketepatan sasaran agar program berjalan efektif.
“Ketepatan profil keluarga miskin sangat penting sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.
Sementara itu, Sarastomo Ari Saptoto, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sleman, menyampaikan bahwa Pemkab Sleman terus mengembangkan program strategis untuk memperkuat daya saing masyarakat miskin. Salah satunya adalah program Sleman Pintar, yang memberikan akses pendidikan lebih luas bagi keluarga kurang mampu.
“Pendidikan adalah salah satu kunci utama keluar dari kemiskinan. Karena itu, kami berharap program Sleman Pintar bisa lebih disosialisasikan di tingkat lokal,” ujarnya.
Melalui revitalisasi TPK ini, Pemkab Sleman menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
