Kilasinformasi.com, Kalbar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen mengawal stabilitas harga pangan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap selaras dengan target nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan partisipasi Sekda Kalbar, dr. Harisson, M.Kes.
Rapat membahas perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang mencerminkan perubahan harga kebutuhan pokok di berbagai kabupaten dan kota. Berdasarkan laporan, sebagian besar daerah menunjukkan tren kenaikan IPH pada minggu ketiga September 2025, dengan komoditas penyumbang utama berupa cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Kenaikan cabai merah terjadi di 224 kabupaten/kota, sementara daging ayam ras di 220 kabupaten/kota, menjadi penyumbang utama inflasi di 15 provinsi.
Menteri Tito Karnavian juga memaparkan perbandingan inflasi Indonesia dengan negara lain. Inflasi Indonesia tercatat 2,31% (YoY Agustus 2025), menempatkan posisi Indonesia di peringkat 13 G20 dan peringkat 8 ASEAN. Inflasi ini relatif stabil dibanding negara lain, meskipun beberapa negara mengalami inflasi tinggi seperti Argentina (33,6%) dan Turki (32,95%), sementara Thailand dan Brunei mencatat deflasi.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah menekankan pemanfaatan Early Warning System (EWS) untuk memantau pergerakan harga komoditas strategis secara dini. Sistem ini diharapkan membantu pengendalian inflasi dengan deteksi cepat perubahan harga, sehingga distribusi pangan tetap lancar dan daya beli masyarakat terjaga.
Sekda Kalbar, Harisson, menegaskan Pemprov siap menindaklanjuti arahan Mendagri dengan langkah konkret di lapangan. Pemantauan harga cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras dilakukan secara berkala, dengan koordinasi intensif bersama kabupaten/kota, Bulog, Satgas Pangan, dan pelaku usaha.
“Kami akan memastikan distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani kenaikan harga. Sistem peringatan dini akan dimanfaatkan agar pergerakan harga bisa diantisipasi sejak awal,” ujar Harisson.
Stabilitas harga pangan menjadi fokus utama untuk menjaga inflasi daerah tetap terkendali, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Langkah-langkah strategis tersebut mencakup pemantauan langsung di pasar, pengendalian distribusi, serta koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha.
Pemprov Kalbar juga menekankan pentingnya edukasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait dinamika harga pangan, agar tidak terjadi kepanikan atau spekulasi yang dapat memengaruhi pasar. Kewaspadaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga posisi inflasi Indonesia yang relatif stabil dibandingkan negara lain.
Dengan langkah-langkah ini, Kalbar optimis dapat menjaga daya beli masyarakat dan memastikan inflasi tetap terkendali sejalan target nasional. Sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pelaku usaha diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta meminimalkan risiko fluktuasi harga komoditas strategis.
Pemantauan harga, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan EWS menjadi tonggak penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sehingga stabilitas harga pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah terus terjaga.
sumber: Infopublik.is
