Yogyakarta, kilasinformasi.com – Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai langkah strategis mendorong efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Komitmen ini ditegaskan dalam Forum Group Discussion (FGD) Best Practice Mini Kompetisi dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing yang digelar di Hotel Fortuna Suites Malioboro, Rabu (3/11).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menekankan bahwa pengadaan bukan hanya pemenuhan kebutuhan organisasi pemerintah, tetapi bagian penting dari pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan yang menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai diterapkan pada sejumlah belanja seperti jasa keamanan, jasa kebersihan, dan ATK. Pemkot juga mulai merencanakan konsolidasi pada sektor konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan daya tawar.
“Melalui forum ini, para pelaku pengadaan diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik terbaik, strategi konsolidasi, dan pengendalian kontrak yang lebih efektif,” ujarnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Yogyakarta, Joko Budi Prasetyo, menambahkan bahwa mini kompetisi dan konsolidasi melalui e-procurement merupakan strategi penting menjaga transparansi di tengah dinamika regulasi pengadaan pemerintah. Ia menyebut FGD ini dirancang untuk menjawab isu strategis mulai dari best practice mini kompetisi sektor konstruksi, konsolidasi pengadaan melalui e-purchasing, hingga pendalaman aspek hukum dalam pengendalian kontrak.
“Pengadaan pemerintah harus mampu memberi nilai manfaat optimal bagi belanja daerah sekaligus menjamin akuntabilitas proses,” kata Joko. Ia berharap forum ini menjadi ruang kolaborasi para pelaku pengadaan di Kota Yogyakarta dan DIY untuk memperkuat profesionalitas pengadaan.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Pemprov Jawa Timur, LKPP RI, dan Polda DIY dengan empat sesi utama. Materi meliputi penyelarasan penyusunan KAK, mekanisme pemilihan penyedia, mitigasi risiko di sektor konstruksi, hingga strategi konsolidasi melalui e-purchasing yang menekankan efisiensi harga dan penyederhanaan proses. Sesi hukum membahas risiko kontrak dan pentingnya akuntabilitas sebagai upaya pencegahan kerugian negara.
Selain sesi materi, peserta juga mendapatkan sosialisasi Aplikasi SIAP oleh Direktur Utama PT Integra Indonesia, Yuda Wicaksana Putra. SIAP dirancang sebagai sistem digitalisasi persiapan pengadaan yang terintegrasi dengan data APBD sehingga proses dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi.
Yuda menjelaskan bahwa SIAP memungkinkan pengukuran pekerjaan secara langsung, pemantauan paket secara real-time, hingga identifikasi penanggung jawab tiap tahapan. Proses yang sebelumnya dilakukan melalui Word, PDF, dan email kini dapat diselesaikan dalam satu platform terpadu.
“Dengan SIAP, tracking proses menjadi jauh lebih mudah. Kita bisa melihat pelimpahan paket, PPK penanggung jawab, hingga tahapan pengadaan secara real-time melalui dashboard,” ujarnya.
Salah satu fitur unggulan SIAP adalah dashboard eksekutif yang mengintegrasikan data e-Katalog, RUP, dan SPSE. Dashboard yang terhubung dengan JSS ini memungkinkan pimpinan daerah memantau kondisi pengadaan tanpa meminta laporan manual. Sistem ini juga memfasilitasi unggahan dokumen lengkap mulai dari permohonan, DPA, RUP, spesifikasi teknis, HPS, hingga katalog elektronik, serta menyediakan fitur pemanggilan penyedia, penilaian kinerja, dan pelacakan tenaga ahli.
Yuda menegaskan bahwa SIAP dirancang sebagai aplikasi pengelolaan pengadaan yang menyeluruh, mulai perencanaan hingga evaluasi. “Aplikasi ini akan mempermudah seluruh proses pengadaan dan memastikan prosesnya lebih tepat waktu serta terdokumentasi dengan baik,” tutupnya.
Sumber : warta.jogjakota.go.id
