Kilasinformasi.com, Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat perdana Kementerian Perindustrian pada awal tahun 2026 dengan agenda utama membahas program restarting industri kecil pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh pada akhir 2025. Rapat tersebut digelar di Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Menperin menegaskan, bencana alam yang terjadi tidak hanya berdampak pada masyarakat dan infrastruktur, tetapi juga menekan aktivitas sektor industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), di Sumatera Utara tercatat terdapat 3.520 industri kecil, 115 industri menengah, dan 490 industri besar.
Sementara itu, Sumatera Barat memiliki 3.464 industri kecil, 17 industri menengah, dan 78 industri besar. Di Aceh, jumlah industri yang tercatat mencapai 1.954 industri kecil, 7 industri menengah, dan 46 industri besar.
“Berdasarkan laporan hingga 30 Desember 2025, dampak paling besar terjadi di Aceh dengan 1.647 industri terdampak, disusul Sumatera Barat sebanyak 367 industri, dan Sumatera Utara 52 industri,” ujar Agus Gumiwang.
Selain IKM, dampak bencana juga dirasakan oleh sektor industri agro, ILMATE (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika), serta industri kimia, farmasi, dan tekstil.
Menperin menjelaskan, gangguan utama pada sektor industri tidak semata akibat kerusakan fisik fasilitas produksi, melainkan lebih dipicu oleh terhambatnya rantai pasok dan logistik. Terputusnya akses jalan dan jembatan, gangguan distribusi BBM, serta ketidakstabilan pasokan listrik dan air membuat banyak industri harus menghentikan sementara produksi atau beroperasi jauh di bawah kapasitas normal.
“Bagi industri manufaktur yang berbasis just-in-time, gangguan pasokan bahan baku selama beberapa hari saja dapat menghentikan lini produksi dan menimbulkan kehilangan output yang signifikan,” jelasnya.
Dengan pendekatan kebijakan berbasis pangsa nilai tambah, banjir di Sumatera dan Aceh diperkirakan menahan nilai tambah manufaktur nasional sebesar Rp11–15 triliun. Nilai tersebut merupakan kehilangan atau penundaan sementara, bukan kerusakan permanen kapasitas industri nasional.
Namun dalam jangka pendek, dampak tersebut paling dirasakan oleh subsektor yang bergantung pada distribusi regional, seperti agroindustri, makanan dan minuman, kimia dasar, serta industri berbasis komoditas.
Menperin menekankan bahwa peran strategis Sumatera sebagai simpul logistik nasional menyebabkan gangguan di wilayah tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap output manufaktur nasional, termasuk di Pulau Jawa.
“Ketahanan industri nasional tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur dan sistem logistik. Bencana harus dipahami sebagai supply-side shock yang dampaknya cepat menyebar,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula rencana pemulihan industri kecil secara bertahap dan terukur. Pada 2025, fokus diarahkan pada koordinasi, pendataan industri terdampak, dan pemetaan kebutuhan pemulihan dengan progres awal sekitar 20 persen.
Memasuki 2026, program pemulihan dilanjutkan melalui penetapan penerima bantuan, pemberian mesin dan peralatan produksi, serta pemulihan proses usaha. Pendampingan teknis akan dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, antara lain melalui Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE), RAN Pascabencana, dan Klinik UMKM Bangkit.
Bentuk intervensi meliputi bantuan mesin sederhana, starter kit usaha, penyediaan bahan baku awal, pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving, pendampingan teknis, hingga fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.
“Melalui program restarting ini, kami ingin industri kecil tidak hanya pulih, tetapi juga lebih tangguh dan berkelanjutan menghadapi risiko di masa depan,” pungkas Menperin.
sumber: Kemenperin
