Tokoh adat Melayu Riau sepakat mengusulkan gelar adat untuk Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini dinilai sebagai bentuk penghormatan atas perhatian dan kontribusinya terhadap budaya Melayu dan masyarakat Riau.
Kilasinformasi.com, Pekanbaru – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan antara Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut direncanakan untuk menyampaikan niat LAMR menganugerahkan gelar adat Melayu Riau kepada Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Wahid usai menerima audiensi dan silaturahmi pengurus LAMR di Kantor Gubernur, Senin (16/9/2025). Menurutnya, inisiatif itu merupakan wujud penghargaan masyarakat adat terhadap kepemimpinan nasional.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif ini, dan saya siap menjembatani keinginan LAMR memberi gelar kepada Presiden,” ujar Gubernur Wahid.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, mengungkapkan pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo. Ia menilai gelar adat layak disematkan karena Presiden memiliki kontribusi penting bagi dunia Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Pak Prabowo pernah menerima gelar adat dari Malaysia. Kita menyebut beliau Datuk Seri Prabowo karena memang gelar itu sudah ada. Kini, kami di Riau merasa patut memberi penghormatan atas jasa beliau bagi masyarakat Melayu di sini,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, rencana pemberian gelar adat merupakan hasil rekomendasi Musyawarah Kerja LAMR se-Riau pada Mei 2025. Dalam forum itu, seluruh perwakilan kabupaten/kota sepakat mengusulkan gelar adat untuk Presiden.
LAMR menilai Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian nyata terhadap budaya Melayu, antara lain melalui dukungannya terhadap pencak silat, kerap mengenakan pakaian adat Melayu dalam acara kenegaraan, serta menyelenggarakan turnamen Piala Hang Tuah.
Selain itu, Presiden dinilai berperan besar dalam penertiban kawasan hutan dan perkebunan ilegal di Riau. Pemerintah pusat dalam beberapa bulan terakhir telah menyegel hampir satu juta hektare kebun sawit ilegal, sebagian besar berada di wilayah Riau.
“Selama bertahun-tahun, data tentang kebun ilegal itu hanya angka di atas kertas. Namun Datuk Seri Prabowo berani bertindak nyata,” tegas Taufik.
sumber: Infopublik.id
