Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurutnya, kompleksitas kasus TPPO di Kalbar menuntut kerja terpadu dari semua pihak, bukan langkah parsial yang terpisah-pisah.
Kilasinformasi.com, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar) Krisantus Kurniawan menekankan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kalbar memerlukan kerja sama lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan. Ia menilai, masalah ini terlalu kompleks untuk diselesaikan secara parsial tanpa dukungan dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Kalbar menempati posisi rawan karena menjadi daerah sumber sekaligus transit perdagangan orang ke berbagai negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Tiongkok, hingga Arab Saudi. Bahkan di tingkat domestik, praktik ini juga marak antarprovinsi dan antarkabupaten/kota,” ujar Krisantus dalam kegiatan Supervisi dan Sosialisasi Peraturan Gugus Tugas TPPO di Mapolda Kalbar, Jumat (3/10/2025).
Ia menjelaskan, panjangnya garis batas wilayah serta banyaknya titik perlintasan tidak resmi menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Situasi ini membuka peluang besar bagi pelaku TPPO untuk menjalankan berbagai modus operandi, mulai dari kawin kontrak, pengantin pesanan, program magang luar negeri, eksploitasi tenaga kerja domestik, hingga modus baru berupa perekrutan penerjemah bahasa Mandarin.
Krisantus mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Kalbar yang dinilai cukup progresif dalam penindakan kasus TPPO. Namun, menurutnya, masih terdapat tantangan besar di bidang koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran, khususnya dalam penanganan korban lintas provinsi.
“Kerap kali pemulangan korban dari luar Kalbar terkendala karena tidak jelas siapa yang menanggung biaya. Ini persoalan mendasar yang harus segera kita carikan solusinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Krisantus menilai sinkronisasi kebijakan, penguatan koordinasi teknis antarinstansi, serta kepastian pendanaan menjadi kunci utama dalam memperkuat upaya pemberantasan TPPO di Kalbar.
“Dengan komitmen terpadu dari Gugus Tugas dan seluruh pihak terkait, kita optimis mampu menutup celah bagi pelaku sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
sumber: infopublik.id
